Rakyattoday.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar masih menunggu hasil uji laboratorium ketiga untuk memastikan penyebab kematian puluhan ton ikan secara mendadak yang berdampak pada sedikitnya tiga desa di wilayah hilir Sungai Kampar.
Hasil uji tersebut akan menjadi dasar penentuan rekomendasi resmi, termasuk kemungkinan sanksi maupun kompensasi bagi masyarakat terdampak.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kampar Agus Risna saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat di ruang rapat Banggar DPRD Kampar, Senin (13/4/2026).
RDP tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi IV Muhammad Warid, Sekretaris Zumrotun, serta anggota Rahayu Sri Mulyani, Syafi’i, Rizki Ananda, Sukardi, Jasnita, dan Habiburrahman.
Agus Risna menegaskan, pihaknya belum dapat mengeluarkan rekomendasi resmi karena masih menunggu hasil uji laboratorium terakhir yang menjadi penentu penyebab kejadian.
“Kami masih menunggu hasil laboratorium yang ketiga. Itu yang menjadi uji penentu. Setelah hasil keluar, baru bisa kita berikan rekomendasi yang akurat,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD berkomitmen memastikan kejelasan penyebab kejadian sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang terdampak.
“Apapun yang dibutuhkan masyarakat tentu akan kita dorong agar ada titik terang dan solusi,” tambahnya.
Komisi IV DPRD Kampar juga berencana menggelar pertemuan lanjutan setelah hasil laboratorium diterima. Pertemuan tersebut akan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dari wilayah terdampak.
Sementara itu, berdasarkan data masyarakat, kerugian akibat kematian ikan cukup besar. Di Desa Kota Garo saja, sebanyak 12 pemilik keramba dilaporkan mengalami kerugian akibat sekitar 6,5 ton ikan mati dengan estimasi nilai mencapai Rp462 juta.
Jika ditambah dampak lain, total kerugian diperkirakan mencapai sekitar Rp602 juta. Diperkirakan total kerugian tiga desa yang terdampak ikan mati mencapai milyaran.
Masyarakat dari tiga desa terdampak juga menyampaikan aspirasi agar perusahaan yang beraktivitas di wilayah hulu daerah aliran Sungai Tapunh dapat memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami warga.
Seorang warga, Arman, mengatakan ikan mulai mati secara mendadak sekitar tengah malam.
“Sekitar jam 12 malam ikan sudah mulai mati. Ikan baung semua mati. Awalnya ikan tidak mau makan, lalu setelah hujan kondisinya makin parah,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kampar Refizal menjelaskan pengambilan sampel air telah dilakukan sejak 4 Maret 2026. Namun hingga saat ini, hasil uji laboratorium ketiga masih belum diterima.
Ia menyebutkan di wilayah hulu terdapat delapan perusahaan, sementara di wilayah hilir terdapat dua pabrik yang aktivitasnya turut menjadi perhatian dalam proses penelusuran penyebab kejadian.
Selain itu, perusahaan perkebunan yang beroperasi di kawasan daerah aliran sungai (DAS) diketahui sedang menjalankan kegiatan replanting atau peremajaan tanaman seluas sekitar 500 hektare.
Komisi IV DPRD Kampar menegaskan akan menjadikan hasil uji laboratorium sebagai dasar penentuan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pemberian sanksi maupun rekomendasi kompensasi kepada masyarakat terdampak.
Sementara itu, Humas PT Buana Wira Lestari (BWL) Agung menyatakan pihak perusahaan masih menunggu hasil kajian resmi sebelum memberikan kesimpulan terkait dugaan yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada hasil kajian mendalam baik dari pemerintah daerah maupun internal perusahaan yang dapat dijadikan dasar penetapan penyebab kejadian.
“Pada prinsipnya, sebelum ada kajian yang mendalam dari pemerintah daerah maupun dari internal perusahaan, kami menilai belum tepat jika kesimpulan atau justifikasi tertentu diarahkan kepada perusahaan,” ujarnya.
Ia menambahkan pihak perusahaan tetap menghormati aspirasi masyarakat serta siap menindaklanjuti arahan atau rekomendasi resmi dari pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
